Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

Standar Kompetensi Humas

05.44 |


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij-Tdfz27QTzVIuZqb_yAt6HIP1T8Iy7lKyUx72Zk5EPfO80RCRmacozTgCWxExEG12WJpWGQwey3sav5Z0TjMmOwSBo3rnm8QOSe3IVMTnr68LT_mMKqdCnvn03tJapgKkLickXSWFws/s400/beasiswa.jpgEfektif per Februari 2008 lalu, Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi (Depnakertrans) telah menetapkan Keputusan Menteri Nomor : KEP. 39/MEN/II/2008 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kehumasan. SKKNI Bidang Kehumasan disusun oleh Tim Panitia Kerja yang beranggotakan para profesional akademisi maupun praktisi bidang Komunikasi dan diketuai langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informasi, Republik Indonesia. SKKNI Bidang Kehumasan merupakan terobosan yang sangat positif bagi perkembangan profesi humas di Indonesia.




KERANCUAN MULTI-ENTRY


Globalisasi yang terjadi di seluruh belahan dunia saat ini telah menghilangkan sekat-sekat geografis sehingga mengakibatkan dunia seolah menjadi sebuah wilayah tanpa batas. Kehidupan yang serba mengglobal ini pada gilirannya mempengaruhi segala aspek kegiatan dunia usaha dan berbagai profesi di dalamnya tidak terkecuali profesi public relations.



Di negara-negara maju, Public Relations atau hubungan masyarakat (humas) telah menjadi profesi yang sangat bergengsi dan terus berkembang (emerging profession) secara pesat. Namun di Indonesia, ilmu Public Relations (PR) atau Kehumasan bisa jadi merupakan sebuah ilmu yang relatif baru dikenal dibandingkan berbagai disiplin ilmu yang lain, yang ikut menjadi 'korban' globalisasi tersebut.


Pasalnya, public relations menjadi sebuah profesi yang cenderung multi-entry dicipliner di mana siapapun dapat memasuki profesi ini tanpa mengsyaratkan penguasaan keilmuan tertentu, yaitu ilmu komunikasi.



Saat ini, keberadaan profesi PR di dunia usaha pun terus mengalami peningkatan. Artinya, dunia usaha sedikit demi sedikit telah menyadari peran strategis PR tidak saja dalam membangun citra organisasi dan reputasi, tapi juga berkontribusi dalam penyelenggaraan tata kelola organisasi yang baik (Good Corporate Governance). Namun di lain pihak, peran para praktisi PR dalam institusi/organisasi di Indonesia pada umumnya belum berada di posisi yang layak khususnya dalam proses pengambilan keputusan, termasuk keputusan yang berhubungan dengan peran strategis PR itu sendiri.



Dalam struktur organisasi, kedudukan departemen atau bagian PR belum berada pada level pimpinan/manajemen atau masih jauh dari pengambil keputusan. Kondisi tersebut, menyebabkan PR tidak dapat melaksanakan fungsi strategisnya sebagai salah satu fungsi manajemen. Akibatnya, penempatan SDM yang menjalankan fungsi PR belum didasarkan pada kompetensi PR dan hanya cenderung sebagai pelengkap saja. Padahal, pada situasi yang sangat kompetitif saat ini, para profesional PR perlu melakukan perbaikan untuk meningkatkan kompetensi baik secara individul maupun institusional. Hal ini wajib diupayakan agar para profesional PR dapat berkontribusi lebih optimal sehingga mendapatkan penghargaan lebih baik sebagai profesional di dunia usaha.



Hal inilah yang melatarbelakangi disusunnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kehumasan oleh pemerintah, dalam hal ini disusun oleh Departemen Komunikasi & Informasi Republik Indonesia dan ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia.





KOMPETENSI vs PROFESI


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kompetensi adalah 1) kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu); 2 Ling kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah. Gati Gayatri, Kepala Puslibang Profesi, DEPKOMINFO dalam presentasinya mengenai “Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Profesi CIO” menjelaskan bahwa Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.



Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan ekstensif, studi, dan penguasaan pengetahuan khusus, dan biasanya memiliki asosiasi profesional, kode etik, dan proses sertifikasi atau perijinan. Profesionalisme – elitisme power yang didefinisikan sendiri oleh komunitas profesi yang bersangkutan.



Adapun indikator profesi adalah :
  1. Aplikasi ketrampilan berdasarkan pengetahuan khusus;

  1. Persyaratan pendidikan dan pelatihan tingkat lanjut atau “advanced”;

  1. Ujian formal kompetensi dan admisi yang terkontrol;

  1. Keberadaan asosiasi profesi;

  1. Keberadaan pedoman perilaku (code of conduct) atau etika;

  1. Keberadaan komitmen atau tuntutan atau rasa tanggungjawab untuk melayani publik.

Sementara indikator profesionalisme adalah :
  1. Terlatih dengan baik (well-trained);

  1. Sangat berkualitas;

  1. Mampu bekerja keras dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan clients;

  1. Dapat dipercaya (sesuai dengan gelar yang dimiliki)
Artinya, sebagai sebuah profesi, Public Relations atau Humas juga mempunyai koridor keilmuan tertentu yang perlu dihargai sebagaimana profesi lainnya seperti dokter, pengacara, psikolog, psikiater, insinyur, yang tidak sembarang orang dapat mengambil alih atau meng-hand-over pekerjaan atau profesi mereka tanpa memiliki keahlian khusus mengenai bidang itu. Mengapa, karena profesi PR juga memiliki persyaratan-persyaratan keilmuan yang tidak dapat diperoleh hanya dengan kursus singkat satu bulan atau seminar 1 hari, sebagaimana berbagai profesi lain mengsyaratkan proses pembelajaran yang sangat spesifik dan tidak sederhana.

SKKNI KEHUMASAN
SKKNI Bidang Kehumasan memuat mengenai 2 (dua) hal besar ; yaitu Daftar Unit Standar Kompetensi Bidang Kehumasan dan sertifikasi atau penggolongan petugas humas sesuai kompetensi.

Daftar Unit Standar Kompetensi Bidang Kehumasan terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu :
  1. Kelompok Kompetensi Umum, terdiri dari 7 (tujuh) kompetensi;

  1. Kelompok Kompetensi Inti, terdiri dari 54 (lima puluh empat) kompetensi;

  1. Kelompok Kompetensi Khusus, terdiri dari 9 (sembilan) kompetensi

Sementara itu, berkaitan dengan penggolongan petugas humas, KEP Menarkertrans No. KEP. 39/MEN/II/2008 menetapkan sebagai berikut :
  1. Sertifikat III (Humas Junior);

  1. Sertifikat IV (Humas Madya);

  1. Sertifikat V (Humas Ahli);

  1. Sertfikat VI (Humas Manajerial)

Secara detail, kriteria masing-masing kompetensi dari setiap kelompok kompetensi maupun sertifikasi dijelaskan dan dapat dipelajari dalam KEP Menakertrans No. Kep. 39/MEN/II/2008. Rincian ini untuk mencegah terjadinya mutitafsir mengenai penyelenggaraan sebuah kegiatan sekaligus sebagai penyeragam tentang sebuah kompetensi bagi seluruh profesional humas di Indonesia.

SKKNI, SKI, KPI
Bila membandingkan Daftar Unit Kompetensi Bidang Kehumasan dengan implementasi di dunia empiris selama ini maka terlihat, mungkin masih banyak pekerjaan yang sangat penting dan strategis yang belum terjangkau oleh banyak biro komunikasi di berbagai institusi di Indonesia. Sekedar mengingatkan saja, bahwa menurut Edward Louis Bernays & Ivy Lee, keduanya dikenal sebagai Bapak Humas Modern, menegaskan :
“... public relations as a management function which tabulates public attitudes, defines the policies, procedures and interests of an organization. . . followed by executing a program of action to earn public understanding and acceptance".Today, "Public Relations is a set of management, supervisory, and technical functions that foster an organization's ability to strategically listen to, appreciate, and respond to those persons whose mutually beneficial relationships with the organization are necessary if it is to achieve its missions and values." Essentially it is a management function that focuses on two-way communication and fostering of mutually beneficial relationships between an organization and its publics.”

Jelaslah, bahwa public relations pada dasarnya adalah sebuah fungsi manajemen yang mengelompokan sikap publik, merumuskan kebijakan-kebijakan, prosedur dan minat atau tujuan organisasi ... diikuti oleh pelaksanaan program untuk menghasilkan pengertian dan penerimaan publik.
Saat ini, public relations adalah sebuah kesatuan dari manajemen, pengawasan dan fungsi-fungsi teknis yang membantu kemampuan sebuah organisasi untuk mendengarkan secara strategis, menghargai dan merespon kepada pihak-pihak di mana hubungan saling menguntungkan bagi organisasi menjadi penting jika hal itu dimaksudkan untuk mencapai misi-misi dan nilai-nilai perusahaan.

Secara mendasar, hal ini merupakan fungsi manajemen yang memfokuskan dalam komunikasi dua arah dan membantu hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya.Pada dunia empiris, SKKNI Bidang Kehumasan yang digulirkan pemerintah ini tentu menjadi sebuah panduan yang sangat membantu bagi dunia kerja khususnya dalam meningkatkan citra profesi humas itu sendiri. Artinya, SKKNI Bidang kehumasan sangat berguna dan memudahkan dalam menentukan peta kekuatan SDM, maupun SKI atau KPI dalam dunia kerja khususnya bagi profesi humas di berbagai instansi.
Tidak hanya itu, dengan mengacu pada SKKNI maka institusi dapat menempatkan atau mengembalikan pekerjaan-pekerjaan yang bisa jadi selama ini bukan menjadi urusan kehumasan. Akhirnya, berbekal KEP Menakertrans No. 39/MEN/II/2008 ini maka institusi pun dapat memberikan apresiasi, reward (penghargaan) kepada setiap profesional PR secara obyektif, jujur dan transparan sesuai kompetensi atau sertifikasi tersebut.

Di Indonesia, mungkin belum semua profesi memiliki standar kompetensi kerja nasional karena pemerintah mungkin juga belum menetapkan untuk itu. Namun, SKKNI Bidang Kehumasan selayaknya disambut positif dunia usaha di Indonesia karena sangat bermanfaat dalam meningkatkan profesionalisme PR maupun institusional di seluruh Indonesia. Di masa yang akan datang, pemerintah akan terus melakukan pengembangan dan perbaikan SKKNI Bidang Kehumasan secara periodik mengikuti perkembangan jaman.

IT'S NOW OR NEVER
SKKNI Bidang Kehumasan sudah selayaknya disambut gembira oleh para praktisi kehumasan. Keberadaan SKKNI Kehumasan jelas sangat membantu profesi humas agar menjadi tuan rumah di bidang keilmuannya sendiri. Sebagaimana diketahui bersama, begitu banyak praktisi humas yang tidak memiliki latar belakang akademis yang relevan dengan profesi kehumasan.
Akibatnya, para sarjana komunikasi pun terlewati oleh berbagai profesi lain yang dianggap mampu sebagai substitusi dan mengambil alih kue para praktisi humas yang berbekal akademis kehumasan atau komunikasi.

Sebaliknya, SKKNI Bidang Kehumasan pun dapat menjadi bumerang, bila para intelektual komunikasi tidak mampu bersaing dengan para praktisi humas yang sudah ada yang notabene memiliki kemampuan setara atau bahkan lebih baik dari para intelektual humas itu sendiri.


RESEARCH IS A MUST
Pekerjaan kehumasan pada dasarnya mengutamakan dan berorientasi pada riset. Artinya, nilai lebih inilah yang dimiliki para praktisi humas yang berlatar belakang ilmu komunikasi khususnya ilmu kehumasan. Keunggulan ini tentu tidak dimiliki oleh praktisi lain yang tidak berlatar belakang akademis komunikasi atau kehumasan. Riset pula-lah yang menjadi salah satu kompetensi yang harsu dikuasai oleh profesional humas pada tingkat ahli dan manajerial.
Persoalannya, gejala yang ditemui saat ini di dunia pendidikan bidang komunikasi di Indonesia, tidak semua institusi pendidikan yang melahirkan sarjana komunikasi memiliki kemampuan yang digdaya mengenai riset komunikasi. Akibatnya, saat ini banyak sarjana komunikasi yang tidak menguasai riset komunikasi. Tentu, hal ini menjadi tugas rumah tersendiri yang sangat serius bagi para praktisi komunikasi di Indonesia. Bila hal ini tidak diperhatikan, maka SKKNI Bidang Kehumasan pun akan menjadi tidak berguna, karena sangat sedikit praktisi kehumasan yang mampu memenuhi kriteria kompetensi yang disyaratkan dalam SKKNI Bidang Kehumasan.

Tidak ada kata terlambat untuk belajar, it is never to late to learn. Jadi, mumpung segalanya sudah begitu sangat mudah, mengapa tidak segera kita lakukan perbaikan ? Bila tidak dimulai sekarang, bisa-bisa nanti insan humas profesional seperti kisah kutu yang berada di dalam kotak korek api. Ingin tahu ceritanya ? Selamat mencari tahu !
http://duniahumas.blogspot.com/2009/09/standar-kompetensi-humas.html

Perkembangan Public Relations Di Era Global

Public Relations merupakan semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua khalayak dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik yanng berlandaskan pada rasa saling pengertian. Menurut Frank F. Seitle komunikasi adalah sebuah fungi manajement yang membantu menciptakan dan saling memelihara alur komunikasi, pengertian, dukungan serta kerjasama suatu organisasi atau perusahaan dengan publiknya dan ikut terlibat dalam menangani masalah atau isu manajemen.

Tugas PR adalah :
1. Membuat siaran berita
2. Konferensi pers, resepsi pers atau kunjungan pers ke organisasi
3. Penyedia informasi utama bagi kalangan media massa
4. Memberikan peerangan singkat terhadap fotografer dan pengelola perpustakaan foto
5. Menyunting serta memperoduksi jurnal / media massa internal dan eksternal
6. Mempersiapkan audio visual (Company Profile, Tayangan Slide, dll)
7. Mempersiapkan dan mengatur acara-acara pameran
8. Mempersiapkan dan memelihara bentuk dan identitas organisasi (logo organisasi)
9. Mempersiapkan survey-survey opini

Public Dalam Public Relations :
1. Publik Internal dan publik eksternal 
 internal : karyawan, stakeholders
 eksternal: pers, pemerintah, pelanggan,dll 
2. Publik tradisional dan publik masa depan 
 tradisional:  karyawan, pelanggan 
 masa depan: mahasiswa, dosen, pejabat 
3. Proponents, apponent dan uncommitted
 opponent: menentang perusahaan 
 proponents: memihak perusahaan 
 uncommitted: tidak peduli pada perusahaan 
4. Silent majority dan vocal minority

Prospek Profesi PR Di Era Global
     Sebagai ilmu pengetahuan, PR masih relatif baru bagi masyarakat Indonesia. PR sendiri merupakan gabungan berbagai imu dan termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti halnya ilmu politik, ekonomi, sejarah, psikologi, sosiologi, komunikasi dan lain-lain. Dalam sejarahnya istilah Public Relations sebagai sebuah tekhnik manajemen komunikasi dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh pelopor Ivy Ledbetter Lee yang berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batu bara di Amerika Serikat dengan sukes. Atas upayanya ini ia diangkat menjadi The Father of Public Relations. Perkembangan PR sebenarnya bisa dikaitkan dengan keberadaan manusia. Unsur-unsur memberi informasi kepada masyarakat dan membujuk masyarakat adalah landasan bagi masyarakat.

Berikut gambaran kronologis PR di dunia :
Abad ke-19  PR di Amerika dan Eropa merupakan program studi yang mandiri didasarkan pada perkembangan  Ilmu pengetahuan dan teknologi
1865-1900     Publik masih dianggap bodoh
1900-1918     Publik diberi informasi dan dilayani
1918-1945      Publik diberi pendidikan dan dihargai
1925 Di New York, PR sebagai pendidikan tinggi resmi
1928   Di Belanda memasuki pendidikan tinggi dan minimal di
fakultas sebagai mata kuliah wajib.  Disamping itu banyak diadakan kursus-kursus yang bermutu
1945-1968      Publik mulai terbuka dan banyak mengetahui
1968 Di Belanda mengalami perkembangan pesat. Ke arah
ilmiah karena penelitian yang rutin dan kontinyu.
1968-1979      Di Amerika perkembangannya lebih ke arah bisnis
1979-1990      Publik dikembangkan di berbagai bidang, pendekatan tidak hanya satu aspek saja
1990-sekarang Profesional/internasional memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas
a.   perubahan mental, kualitas, pola pikir, pola pandang, sikap dan  pola perilaku secara nasioal/internasional
b.   membangun kerjasama secara lokal, nasional internasional
c. saling belajar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya,  Iptek, sesuai dengan kebutuhan era global/informasi

     Melihat potensi jasa PR di masa depan, tak heran banyak usaha jasa konsultasi humas tumbuh dan berkembang di Indonesia. Prospek bisnis ini sangat cerah karena sekarang Indonesia tengah memasuki era keterbukaan informasi. Partai politik atau organisasi pemerintah juga saat ini butuh humas yang baik. Seorang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan memimpin negara ini nanti butuh humas yang andal untuk menyampaikan ke publik atau masyarakat tentang program mereka.  Adanya PR yang baik dan handal, akan lebih membantu kedua calon tersebut dalam mengkomunikasikan program-program mereka, bahkan ini bisa lebih dari sekadar kampanye. Perusahaan sekarang tidak hanya sekadar beriklan saja tetapi lebih butuh PR. Sekarang iklan saja tidak cukup tetapi perusahaan swasta harus mengkomunikasikan produknya baik barang dan jasa kepada masyarakat melalui strategi PR yang jitu. Bukan hanya produkya saja yang dikomunikasikan kepada masyarakat tetapi alangkah baiknya kalau industrinya juga dikomunikasikan. Karena bidang PR di era komunikasi ini sangat dibutuhkan, maka jasa dari Konsultan PR sangat dibutuhkan. Apalagi buat perusahaan yang belum memiliki internal Public Relations. Konsultan Public Relations akan menjawab semua kebutuhan perusahaan dan pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat atau publiknya. Sementara perusahaan yang memiliki internal PR alangkah baiknya memakai jasa konsultan PR karena internal PR ini lebih mengerti keadaan internal perusahaan. Kebutuhan akan komunikasi yang baik antara organisasi, pemerintah maupun korporat dengan masyarakat inilah yang menjadikan bisnis jasa konsultan PR dibutuhkan dan menjadikan bisnis ini memiliki prospek yang cerah.

Profesi PR di Indonesia dengan Masalah Sertifikasinya 
     Dalam era globalisasi saat ini suatu profesi harus memiliki muatan standar yang jelas, hal tersebut menjadi sangat penting terutama bagi profesi Public Relations di organisasi pemerintah maupun swasta. Untuk mewujudkan terbentuknya standar profesi kehumasan Indonesia yang kompeten, telah menyusun Standar Kompetensi Public Relations dan Lembaga Sertifikasi Profesi Public Relations Indonesia bekerjasama dengan BAKOHUMAS ( Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah) dan departemen teknis yang mendukung fungsional kehumasan DEPKOMINFO, serta disupport para stakeholder yang bergerak di industri kehumasan. Untuk materi Standar Kompetensi PR tentunya harus dilakukan searching terhadap semua kompetensi PR di dunia dan melakukan penyesuaian untuk kasus institusi kehumasan di Indonesia. Dan Tim inti Penyusunan Standar Kompetensi PR Indonesia (kerjasama PERHUMAS dan BAKOHUMAS) telah menyusun beberapa pokok pikiran tentang Standar Kompetensi PR Umum, Inti dan Khusus yang terdiri dari Pertama, keterampilan komunikasi ( communication skills) yang terdiri dari komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Kedua, keterampilan teknik kehumasan. Ketiga, kompetensi inti manajemen issue dan penelitian (research). Keempat, managerial, leadership dan ethic. Kelima, keterampilan khusus di bidang IT dan kemampuan berbahasa. Orang telanjur menyederhanakan fungsinya, padahal bila dimaksimalkan manfaatnya sangat besar bagi kepentingan organisasi, dunia usaha, termasuk lembaga pemerintah. Public Relation sebenarnya suatu bidang yang sangat potensial di masa datang karena posisinya yang sangat strategis.Perkembangan ilmu dan profesi PR di sini semakin pesat. Ini ditandai dengan banyaknya lembaga pendidikan PR dan sejumlah organisasi PR seperti Perhumas (Asosiasi PR di Indonesia), APPRI (Asosiasi Perusahaan PR di Indonesia), Bakohumas. Dalam era globalisasi, bidang kehumasan akan sangat berperan. Perusahaan yang tak memanfaatkan bidang tersebut bakal tertinggal karena tak menguasai perolehan dan penyebaran informasi. Pentingnya bidang komunikasi dan hubungan masyarakat menjadi perhatian. Fungsi komunikasi dan hubungan masyarakat akan sangat terasa ketika perusahaan berupaya mengembangkan usaha dan menghindari situasi yang kurang kondusif dengan lingkungan. Oleh karena itu, bidang komunikasi dan hubungan masyarakat perlu diberikan prioritas dalam perusahaan. Dicontohkannya, menyadari atas pentingnya bidang tersebut, Perusahaan-perusahaan membentuk bidang Komunikasi Ekternal dan Hubungan Masyarakat. Dulunya bidang tersebut tak ada di perusahaan, namun setelah melakukan berbagai evaluasi dan perencanaan, kemudian dibentuk dengan tugas yang penting. Hasil positifnya, menurutnya, sistem keterbukaan dan motivasi bekerja di antara para karyawan perusahaannya menjadi semakin tinggi sebab mereka menjadi mengetahui berbagai hal yang terjadi di perusahaannya.Keberadaan bidang komunikasi dan hubungan masyarakat bukan hanya perlu untuk membina hubungan dengan pihak luar. Namun pula, ini sangat penting untuk memberikan informasi ke dalam, baik kepada pimpinan maupun sesama karyawan sendiri. “Perusahaan yang berkeinginan menciptakan suasana nyaman di lingkungannya harus menerapkan prinsip keterbukaan. Di situlah, bidang komunikasi dan hubungan masyarakat sangat berperan. Demonstrasi yang terjadi pada sebuah perusahaan adalah salah satu contoh komunikasi yang macet. Perusahaan mungkin kurang terbuka atau tak memahami pentingnya komunikasi dan kehumasan sehingga apa yang menjadi kebijakan perusahaan tak sampai ke bawah yang ditandai dengan kecurigaan-kecurigaan oleh karyawannya. Berbagai dunia usaha sangat memerlukan dan bertukar informasi seluas-luasnya. Pada sisi lain, teknologi informasi semakin hari semakin pesat, apalagi teknologi internet semakin memasyarakat. Kebijakan sektor swasta yang memberikan prioritas bagi bidang komunikasi dan hubungan masyarakat di perusahaan, tampaknya bertolak belakang di sejumlah perusahaan BUMN dan instansi pemerintah. Belakangan ini, banyak perusahaan BUMN dan instansi pemerintah, ”melikuidasi” bidang komunikasi dan hubungan masyarakat, yang kemudian menggabungkannya di bawah bidang sekretariat atau bidang umum.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Diposting oleh Irma Catur

0 komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)